Sejarah LPSE JAWA BARAT, tugas pokok dan fungsinya
Apakah Anda pernah menggunakan LPSE Jawa Barat? Seperti layanan serupa lainnya di Provinsi, lembaga ini melayani pengelolaan teknologi dan informasi. Hal ini dilakukan guna memudahkan realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
LPSE adalah singkatan dari Electronic Procurement Service. Dalam hal ini, pejabat pengadaan dapat ditemukan di instansi daninstansi daerah yang tidak memiliki LPSE secara elektronik. Selain memfasilitasi para pejabat tersebut, juga melayani penelitian regoleh supplier barang dan pada di daerah setempat.
Aktivnosti u LPSE Jawa Barat
Ada beberapa peristiwa penting yang mendasari berdirinya lembaga tersebut. Tertarik untuk mencari tahu? Dengan demikian, pada tahun 2009, pemerintah provinsi Jawa Barat rupanya memutuskan untuk melakukan audit atau perubahan struktur organisasi SOC atau organisasi tata kelola di provinsi Jawa Barat.
Beberapa perubahan yang dilakukan, salah satunya adalah pembentukan unit baru. Inilah LPSE Jawa Barat. Unit pembelian baru sebenarnya merupakan gabungan dari Unit Layanan Pembelian dan lpse. Keputusan ini sebenarnya dibuat sesuai dengan pengarahan Korsupgah dan Deputi Pencegahan PKT.
Pada saat itu, pembentukan unit-unit tersebut disepakati bersama. Akhirnya, pemprov Jabar resmi memiliki unit LPSE dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendirian LPSE di lignkunganu setempat, tepatnya UU No. 112 Tahun 2018.
Biro ini sekarang disponsori oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Unit memiliki tugas penting dalam melakukan pencampuran pengadaan barang dan jasa. Ini dilakukan melalui layanan k oo. Dalam hal ini, unit baru akan memberikan layanan bersama bagi seluruh masyarakat di lingkungan pemprov Jabar.
Asosiasi ini juga memiliki rekanan yang sangat baik yang akan melakukan pekerjaan mereka dengan lebih mudah. Beberapa mitra yang menyertainya antara lain LPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mitra lainnya adalah INAPROC dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDiH pemerintah provinsi Jawa Barat.
Aktivnosti u LPSE Jawa Barat
Bagaimana dengan tugas unit? Unit ini memiliki banyak tugas. Salah satu tugas yang harus dilakukan adalah koordinasi pelaksanaan tugas pada perangkat regional. Mereka juga bertanggung jawab atas penyediaan layanan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Pengelolaan barang dan jasa meliputi manajemen elektronik, provin kekuasaan advokasidan, untuk melakukan bantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Desentralisasi juga merupakan salah satu tugas utama mereka. Tak hanya itu, unit LPSE Jabar harus merumuskan kebijakan umum dan koordinasi administrasi.
Jika lebih detail, unit-unit di area ini memiliki beberapafu ng penting, antara lain:
- Manajemen Kantor Perdagangan Jasa dan Barang
Dalam hal ini, LPSE mempunyai tugas mengelola Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Ini harus dilakukan oleh staf sesuai dengan persyaratan kerja mereka.
- Perumusan kebijakan umum
LPSE Provinsi Jawa Barat juga berfungsi sebagai penyelenggara dalam hal koordinasi administrasi, pembinaan, pengawasan, perumusan kebijakan umum, pengendalian di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Menilai
Unit juga memiliki fungsi dalam melakukan evaluasi. Selain itu, pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan baik.
- Fitur lainnya
Selain ketiga fungsi di atas, unit juga memiliki tugas menjalankan fungsi. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang tercantum di sini adalah kinerja fungsi-fungsi lain sesuai dengan fungsi dan tugas utamanya.
Pembentukan LPSE dalam hal ini merupakan bukti nyata dari Pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini sangat serius dalam memastikan pelaksanaan tugas yang akan terintegrasi dengan baik. Dengan cara ini, tujuan meningkatkan efisiensi, efisiensi, dan kualitas tugas akan berjalan tanpa hambatan.
Dasar hukum pembentukan LPSE
Apa dasar pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat? Unit pengadaan benar-benar dibentuk semaksimal mungkin sehingga segala tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. LPSE di setiap pemprov juga memiliki dasar hukum tersendiri.
Landasan hukumr ini kemudian digunakan sebagai dasar pendiriannya. Ada yayasan yang benar-benar menjadi dasar pendirian lembaga terpenting. Beberapa di antaranya adalah:
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Salah satu pondasi yang mendirikan lembaga ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya lembaga ini, semuanya bisa dipermudah secara elektronik. Orang-orang juga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan keterampilan mereka.
- Meningkatkan peran masyarakat
Dasar dari layanan LPSE Jawa Barat lainnya adalah menjadikan masyarakat berperan lebih besar dalam bidang pembangunan. Tak hanya itu, media massa dalam hal ini juga sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam bidang pembangunan.
- Pengembangan media teknologi
Di dunia secanggih sekarang, teknologi benar-benar perlu ditingkatkan. Keberadaan LPSE juga didasarkan pada perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelestarian pertumbuhan ekonomi budaya di Indonesia.
- Penggunaan teknologi yang lebih baik
Pemanfaatan teknologi harus dilakukan seoptimal mungkin. Bekerja dengan teknologi yang matang dan tepat akan membuat semuanya begitu sederhana. Ini adalah salah satu dasar pendirian lembaga.
- Teknologi yang memungkinkan
Dalam hal ini, pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat juga bertujuan agar pemberdayaan teknologi lebih optimal. Jika teknologi diberdayakan secara optimal, maka efisiensi dalam melakukan pekerjaan akan tercapai dengan lebih mudah dan tanpa hambatan.
2 Jenis yang berhubungan dengan LPSE
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lembaga ini dibagi menjadi beberapa jenis. Dua jenis yang berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:
- Penyedia layanan LPSE
Salah satu jenis LPSE adalah unit ini. Organisasi yang dimiliki oleh lembaga ini termasuk orang yang bertanggung jawab atas bidang layanan pelanggan. Ada juga presiden, bidang verifikasi dan pendaftaran, di bidang sosialisasi danpelatihan. Semuanya diaturuntuk menciptakan lingkungan kerja yang baik.
- LPSE dobavljač system
Tidak seperti penyedia layanan, organisasi dalam pengaturannya cukup banyak. Itu karena ia memiliki alamat web sendiri. Jadi, mereka bertanggung jawab untuk mengelola database secara mandiri dan melakukan beberapa fungsi lainnya.
Misalnya, vendor sistem akanmensosialisasikanpengadaan barang dan jasa, melakukan pelatihan, melaybahkanmemverifikasi beberapa data. Data yang akan diverifikasi biasanya dimulai dari bagian, SIUP, KTP, hingga izin sesuai daerah masing-masing.
Manajemen server juga dilakukan oleh kedua jenis di atas. Dalam hal ini, LPSE sangat diperlukan karena pengadaan barang secara elektronik jelas akan membuat segalanya lebih mudah. Tidak hanya itu, akan lebih transparan.
Realisasi pekerjaan akan menjadi lebih mudah, bertanggung jawab, dan optimalisasi dalam pelaksanaan belanja pemerintah akan lebih mudah dicapai. Semua dilakukan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh LPSE Jawa Barat.